IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA GORONTALO

Abstract

Implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di kota Gorontalo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan mengunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah menunjukkan bahwa : Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo ditinjau dari : 1) Ketersediaan Sarana dan prasarana parkir kurang memadai, hal ini disebabkan oleh belum adanya lokasi dikhususkan untuk parkir, sementara yang ada saat ini hanya menggunakan bahu jalan yang relatif sempit sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. 2) Sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo belum dilakukan dengan baik karena masih terdapat oknum tertentu baik perorang maupun kelompok yang menggunakan lokasi tanpa seizin dari pemerintah Kota Gorontalo sehingga berdampak pada penerimaan PAD. 3) Penerapan tarif parkir ditepi jalan umum belum berjalan dengan baik karena masih terdapat pengelola parkir yang tidak memberikan karcis pada pemilik kenderaan, demikian halnya tarif parkir setiap tempat bervariasi, sehingga rawan terjadi penyalah gunaan tarif parkir. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di kota gorontalo  ditinjau dari: 1) Kemampuan pelaksanaan perparkiran ini belum memadai karena terbatasnya personil yang ada dan belum adanya aparatur yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang perparkiran. 2) Sumber daya manusia yang masih rendah sehingga implementasi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo masih belum terealisasi dengan baik. 3) Struktur birokrasi belum terkoordinasi dengan baik dan belum ada Standar Operasional Prosedur. 4) Belum ada komunikasi dan koordinsi yang baik antara implementor, petugas parkir dan masyarakat sebagai pengguna parkir sehingga tidak dapat menimbulkan persepsi yang positif dari masyarakat terhadap retribusi itu sendiri.