IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN IZIN REKLAME KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANGSIDIMPUAN

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ade Reskanna

Abstract

Abstrak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk mewujudkan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan izin reklame di Kota Padangsidimpuan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah membuat kebijakan pendelegasian kewenangan walikota kepada kepala kantor pelayanan perizinan terpadu Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan, faktor-faktor hambatan, serta upaya-upaya KP2T dalam mengimplementasikan kebijakan pendelegasian kewenangan izin reklame kepada Kepala KP2T. Penggunaan model konseptual sebagai panduan untuk menganalisis adalah menggunakan teori Edwards III yang terkenal dengan model “direct and indirect impact on implementationâ€.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha untuk memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada pada lokus penelitian melalui teknik triangulasi data dengan informan sebanyak 13 orang, telaahan dokumen yang relevan dan pengamatan non partisipan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Reskanna, A. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN IZIN REKLAME KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANGSIDIMPUAN. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 13(3), 401–418. https://doi.org/10.31113/jia.v13i3.101


Section
Articles

References

Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmosudirdjo, P. 1998. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bakowatun, Wilhelmus W. 1988. Manajemen. Jakarta: CV. Intermedia.

Basah, Sjachran. 1995. Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara. Surabaya : FH UNAIR.

Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif; Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Creswell, W. Jhon. 2009. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixwed Methodes Approachess Third Edition. London: Sage Publications.

Qualitative Inqury and Research Design: Choosing Among Five Traditions. London: Sage Publications.

Chemma GS dan Rondinelli DA. 1983. Decentralization and Development Policy Implementation In Developing Countries. Beverly Hills, London, New Jersey: Sage Publications.

Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Analisys Public Policy. Newyork.

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congretional Quately.

Faried Ali dan Syamsu Alam, Andi. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT. Refika Aditama.

Grbich, C. 2007. Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.

Handoko, TH. 1992. Manajemen Edisi II. Jogjakarta: BPFE.

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Domensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Herdiyansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salmeba Humanika.

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Jones, Charles.O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik, Penerjemah: Nasir Budiman. Jakarta: Rajawali Press.

Nazir, Moh. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Prastowo, Andi. 2010. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Diva Press.

Ridwan J dan Sudrajat AS. 2010. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.

Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Jakarta: Hakim Publishing.

Siagian, SP. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Asdi Mahasatya.

Smith, BC. 1985. Decentralization The Territorial Dimension of The State. London, Boston, Sidney: George Allen & Unwis (Publisher) Ltd.

Soehino. 1984. Analisis Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutarto. 1995. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sutedi, A. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Bandung: Sinar Grafika.

Tangkilisan, S. Hessel Nogi. 2003. Implementasi Kebjakan Publik, Transformasi Pemikiran George Edwards III. Jakarta: Kerjasama Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Indonesia.

Wahab, Solihin Abdul. 2001. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wasistiono, S. 2002. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Bandung: Citra Pindo

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: PT. Buku Seru.

. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).

Wursanto. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi Offset.