ANALISIS PENATAAN DAERAH BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA: DESIGN BESAR PENATAAN DAERAH (DESARTADA) TAHUN 2010-2015

Nita Nurliawati

Abstract


Kebijakan penataan daerah seringkali diinterpretasikan secara sempit yaitu merujuk pada proses pemekaran daerah. Padahal mencakup pula proses penggabungan dan penghapusan daerah. Pertimbangan rasional kebijakan penataan daerah antara lain luasnya jangkauan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan misi utama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kecenderungan titik tekan kebijakan penataan daerah pada proses pemekaran daerah menyebabkan kondisi keuangan negara mengalami penurunan dari aspek kualitas.  Hal tersebut dapat menyebabkan sasaran utama pemberlakuan kebijakan penataan daerah justru terabaikan.  Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif proses pemekaran daerah melalui penyusunan Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2015.  Ditinjau dari aspek keuangan negara penyusunan Desartada diharapkan dapat memudahkan perkiraan perhitungan daerah yang dimekarkan dari tahun ke tahun sehingga memudahkan perkiraan perhitungan pengalokasian keuangan negara untuk mendukung aspek peningkatan kualitas pelayanan publik di tiap daerah.  Konsep penataan daerah perlu dideseminasikan ulang yakni mencakup proses penggabungan dan penghapusan daerah. Adanya kemungkinan merger dan penghapusan daerah diharapkan akan berdampak pada tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan efisien sehingga tujuan utama kebijakan dapat terwujud.


Keywords


penataan daerah, kualitas, pelayanan publik, keuangan negara.

Full Text:

PDF

References


Budiman. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum

Farazmand, Ali. 2009. Bureaucracy and Administration. United States of America: CRC Press.

Frederickson, H. George dan Kevin B. Smith. 2003. The Public Administration Theory Primer. United States of America: Westview Press.

Hughes, O.E. 1998. Public Managemnt & Administration 2nd Edition. Australia: PALGRAVE.

Ibrahim, Amin. 2006. Model Ketahanan Nasional sebagai Model Administrasi Negara untuk Memberdayakan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: LP3ES

__________. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Prakteknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES leanch, et. Al. 1994. The Changing Organization & Management of Local Government. London: Macmillan

Killian, Jerri & Nilkas Eklund. 2008. Handbook of Administrative Reform: an International Perspective. United States of America: Tyalor & Francis Group.

Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika.

Monintja, Jesse A. 2014. Handout Serial Diskusi Ilmiah Ousat Kajian Perilaku. Universitas Kebangsaan. Bandung.

Mulyadi, Deddy. 2010. Membidik Jalan Menuju Public Trust. Bandung: STIA LAN Bandung Press.

Neo, Boon Siong & Chen, Geraldine. 2007. Dynamic Governane: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. Singapore: World Scientific Publishing, Co.Pte.Ltd.

Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Osborne, David & Gaebler, Ted. 1992. Reinterventing Government. USA: Addison Wesley Pal, Leslie A. 1992. Public Policy Analysis. Ontario: Nelson Canada

Rabin, Jack. 2005. Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. United States of America: Tyalor & Francis Group.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2003. Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam Alih Bahasa Alimandan, Editor Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.

Robbins, Stehen & Barnwll, Neil. 2002. Organization Theory 4th Edition. Australia: Pearson Education Australia Pty Ltd

Rosenbloom, David H, Robert Kravchuk & Richard M. Clerkin. 2009. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector Seventh Edition. Singapore: McGraw-Hill Companies, Inc. Education partnership with the America Association of School Administrators.

Saefullah, Djadja. 2010. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD

Santoso, Purwo. 2010. Analisis Kebijakan Publik (Modul Pembelajaran). Yogyakarta:Jurusan Politik & Pemerintahan UGM

Senge, Peter M. 2002. Buku Pegangan Disiplin Kelima . Terjemahan Hari Suminto Editor Lyndon Saputra. Batam: Interaksara

Siagian, SP. 1988. Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi. Jakarta: CV. Haji Masagung

Stewart, John. 1988. Managing Local Government. London: Gemenral

Tjokroamidjodjo, Bintoro. 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES

Wahab, Solichin Abdul. 1990. Analisa Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Rineka Cipta

___________. 1991. Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bina Aksara

Wibawa, Samudra. 1994. Kebijaksanaan Publik, Proses & Analisis. Jakarta: Intermedia

Wibawa, Samudra dkk. 1994. Evaluasi Kebijaksanaan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wibowo, 2008. Manajemen Perubahan Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.

Winardi, J. E. 1993. Manajer & Manajemen. Bandung: PT. Citra Aditya

Yang, Kaifeng & Gerald. J. Miller. 2008. Handbook of Research Methods in Public Administration 2nd edition. New York: Taylor & Francis Group.

UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 20024 tentang Peribangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Pengahupsan, dan Penggabungan Daerah

PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Bahan-bahan Seminar Nasional “Menuju Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi yang Ideal “ yang Diselenggarakan Majalah Forum, Jakarta: Rabu 20 April 2011

Buku Pedoman Diseminasi Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia Tahun 2010-2025 Tingkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 9 Juni 2011

Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025 Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010

Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025 Partnership Policy Paper No. 1/2011

Mariana, Dede. Implementasi Pelayanan Publik dari Dimensi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. Jakarta, 20 April 2011

Bahan Presentasi Dirjen Perimbangan Keuangan – Kementrian Keuangan RI. Implikasi Implementasi Kebijakan Desain Besar Penataan Daerah terhadap Keuangan Negara. Bandung

http://otda.kemendagri.go.id/images/file/data2014/file_konten/jumlah_daerah_otonom_ri.pdf




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.61

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmu Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)