SELAMAT DATANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Permasalahan, Tantangan dan Harapan untuk Reformasi Birokrasi

Tatang Sudrajat

Abstract


Keberadaan dan peranan birokrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dinilai sangat strategis bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan dan tantangan dihadapi oleh birokrasi tidak saja bersifat internal juga eksternal. Berdasarkan pengalaman dari pemerintahan era sebelumnya terdapat tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi. Berbagai kebijakan untuk itu telah digariskan untuk lahirnya birokrasi pemerintah yang sesuai harapan publik. KASN memiliki peranan besar untuk memastikan upaya terlahirnya aparatur sipil negara yang profesional, netral dan berintegritas.


Keywords


birokrasi, reformasi birokrasi, kebijakan reformasi birokrasi.

Full Text:

PDF

References


Abdullah, S. 1991. Budaya Birokrasi di Indonesia, dalam Alfian dan Nazaruddin Syamsudin (penyunting). Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Albrow, M. 1996. Birokrasi (terjemahan). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Beetham, D. 1990. Birokrasi (terjemahan). Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Benveniste, G. 1994. Birokrasi (terjemahan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Blau, P. M. dan M. W. Mayer. 2000. Birokrasi dalam Masyarakat Modern (terjemahan). Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Cooper, P. J. dkk. 1998. Public Administration for The Twenty-First Century. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.

Darwin, M. 1993. Demokratisasi Birokrasi di Indonesia, dalam Riza Noer Arfani (ed.) Demokrasi Indonesia Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Gedeona, H. T. 2011. Strategi Penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders. Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN, Vol. VIII (3). hal. 303.

Howlett, M. dan M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy: Poicy Cycles and Policy Subsystems. Toronto: Oxford University Press.

Imawan, R. 1990. Menciptakan Birokrasi yang Responsif untuk Pembangunan Martabat Manusia, dalam Sofian Effendi, dkk (penyunting). Membangun Manusia, Peranan Manusia dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Lubis, S. B. dan Martani Huseini. 1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro). Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial UI Press.

MacLean, I. 1989. Public Choice. An Introduction. New York: Basil Blackwell Inc.

Nanus, B. 2001. Kepemimpinan Visioner. Menciptakan Kesadaran Akan Arah dan Tujuan di Dalam Organisasi (terjemahan). Jakarta: PT. Prenhallindo

Narayanan, V. K. dan Raghu Nath. 1993. Organization Theory. A Strategic Approach. Boston: Richard D. Irwin, Inc.

Ranson, S. dan John Stewart. 1994. Management for the Public Domain. Enabling the Learning Society. New York: St. Martin’s Press .

Rewansyah, A. 2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance. Jakarta: CV. Yuantianas.

Setiawan, A. 1998. Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siagian, S.P. 1998. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.

. 1994. Patologi Birokrasi. Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sjamsudin, N. 1993. Dinamika Sistem Politik Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Utama

Thoha, M. 1994. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press.

. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Trilestari, E. W. 2008. Reformasi Administrasi dengan Pendekatan “Systems Thinking” Mengkonstruksi Birokrasi dalam Mengatasi Kompleksitas Permasalahan untuk Suatu Perubahan. Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN, Vol. V (3).

TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN

TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

TAP MPR No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional

UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.58

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmu Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)