ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN METROPOLITAN DI INDONESIA TIMUR: DAMPAK TERHADAP TATA KELOLA PERKOTAAN

Sulmiah sulmiah, Herlina Sakawati, Widyawati Widyawati, Novayanti Sophia Rukmana

Abstract


Pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia bagian timur ditetapkan pada tahun 2003 yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata. Dua tahun kemudian, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah kawasan tersebut. Pada tahun 2011, pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaanpembangunankawasanmetropolitanmamminasata yangdimuat dalam Peraturan Presiden No. 55 tahun 2011. Pada peraturan tersebut kawasan metropolitan Mamminasata ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pembangunan di kawasan metropolitan Di Indonesia timur dan dampaknya terhadap tata kelola perkotaan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dan diperkuat dengan kajian data sekunder diolah melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kawasan metropolitan yang dilihat dari pendekatan kelompok, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan peran serta warga Negara, belum mampu diimplementasikan dengan baik. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara organisasi yang berperan dalam pengelolaan pembangunan kawasan metropolitan menyebabkan terkendalanya beberapa pembangunan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan menimbulkan reaksi penolakan dari beberapa kalangan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia Timur.


Keywords


Kawasan Metropolitan; Kebijakan; Pembangunan.

Full Text:

PDF

References


Afandi, M. N. (2014). Implementasi Kebijakan Pembangunan di Kawasan Bandung Utara dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Ilmu Administrasi , 225- 244.

Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dunn, W. N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Faisal. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, 343-359.

Hong, S. (2016). What Are The Areas of Competence for Central and Local Governments? Accountability Mechanisms in Multi-Level Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 1-15.

Mardianta, A. V., Kombaitan, B., Purboyo, H., & Hudalah, D. (2016). Pengelolaan Kawasan Metropolitan di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundangan. Temu Ilmiah IPLBI

(pp. 51-56). Malang: IMAJI.

Martinez, R. M., Galvan, M. O., & Gil Lafuente, A. M.

(2014). Public Policies and Tourism Marketing. An analysis of the Competitiveness on Tourism in Morelia, Mexico and Alcala de Henares, Spain. Procedia Social and Behavioral Sciences, 146-152.

Mikula, L., & Kaczmarek, T. (2016). Metropolitan Integration in Poland: The Case Of Poznan Metropolis. International Planning Studies, 1- 14.

Nak-ai, W., Jiawiwatkul, U., Temsirikulchia, L., & Nontapattamadul, K. (2017). Community Public Policy Process for Solving Cadmium Contamination Problems in the Environment: A Case Study of Mae Sod District, Tak province. Kasetsart Journal of Social Sciences, 1- 8.

Parsons, W. (2017). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.

PUPR, K. (2017). Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Reynolds, H. W. (2007). Public Administration and Public Policy: Old Perspectives, New Directions. International Journal of Public Administration, 1078-1103.

Rodriguez-Acosta, C. A., & Rosenbaum, A. (2005). Local Government and the Governance of Metropolitan Areas in Latin America. Public Administration and Development, 295-306.

Subarsono, A. (2009). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

Suharto, E. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.

Swain, J. W., & Duke, M. L. (2006). Recommendations for Research on Ethics in Public Policy from A Public Administration Perspective: Barking Dogs and More. International Journal of Public Administration, 124 - 136.

Syarifuddin. (2008). Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Tangkilisan, H. N. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.

Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Impelematasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Widiarti, R. A., Dharmawan, A. H., & Kinseng, R. A. (2014). Pengaruh Pembangunan Mamminasata Terhadap Perubahan Ekonomi dan Ekologi Pada Masyarakat Lokal. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 103-114.

Widyawati, Widianingsih, I., & Pancasilawan, R. (2018). Jaringan Organisasi dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan

Mamminasata, Provinsi Sulawesi Selatan.

JurnalIlmiahIlmuAdministrasiPublik,11-20. Willems, S., & Baumert, K. (2003). Institutional Capacity and Climate Actions. France: OECD Environment Direction.

Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Medi Presindo.




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.519

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

      

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)