PERANAN DAN PROBLEMATIKA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

PDF
Published: Jul 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.16
Keywords:
Mahkamah Konstitusi Problematika Pilkada

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dinoroy Marganda Aritonang
STIA-Lemabaga Administrasi Negara Bandung

Abstract

MK merupakan lembaga negara yang amat disegani hingga saat ini. Keberadaan MK merupakan penyegar bagi
dahaga bangsa ini untuk institusi yang bersih dan kredibel dengan ditopang kewenangan yang besar dan berpengaruh
luas. Tapi kenyataannya MK tidak berbeda dengan lembaga negara lainnya. Isu negatif perilaku hakim MK pun pernah
menjadi persoalan yang muncul. Meskipun belum terbukti namun kasus tertangkap tangannya ketua MK karena diduga
terlibat dalam penyuapan terkait kasus yang sedang diperiksa menjadi polemik yang besar. Persoalan pengawasan
terhadap hakim MK menjadi persoalan klasik yang akhirnya muncul lagi. Perdebatan model dan pranata pengawasan
mana yang paling tepat untuk mengawasi MK baik secara internal maupun eksternal menjadi topik hangat yang harus
segera dicarikan penyelesaiannya

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Aritonang, D. M. (2017). PERANAN DAN PROBLEMATIKA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 10(3), 373–389. https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.16
Issue
Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Section
Articles

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  3. Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

References

Aritonang, Dinoroy, 2010, Tinjauan Konstitusional

Pemberhentian Pejabat Publik Yang Diduga atau

Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tesis,

Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Dasar Tentang Konstitusi

dan Mahkamah Konstitusi, www.jimly.com/

p e m i k i r a n / m a k a l a h ? p a g e = 9 , m a k a l a h

didownload tanggal 30 Maret 2010.

Asshiddiqie, Jimly. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makalah

Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September,

Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah

Konstitusi, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Press.

Mahkamah Konstitusi, Rekapitulasi Perkara PHPU

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.

php?page=web.RekapPHPUD, diunduh tanggal

Oktober 2013.

Tutik, 2012, Pengawasan Hakim MK dalam Sistem

Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945, diunduh

dari fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/

fileku/.../9.pdf pada tanggal 2 November

Putusan MK Nomor 111/PHPU.D-XI/2013

Putusan MK Nomor 121/ PHPU.D-XI/2013

Putusan MK Nomor 122/ PHPU.D-XI/2013

Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009

Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/

Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009