PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU DI INDONESIA (STUDI KASUS KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT)

Muhamad Nur Afandi

Abstract


Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi
daerah; beberapa provinsi/kabupaten/kota dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukan
upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi ke
daerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru,
maupun penyatuan beberapa kecamatan/kelurahan menjadi kabupaten/kota baru. Secara yuridis formal,
Undang Undang No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) dan PP No. 78 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan , Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (sebelumnya PP No. 129
Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan
Penggabungan daerah), pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur
pemerintahan di Indonesia.
Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan antara lain : Untuk mengetahui potensi-potensi yang di
miliki oleh Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Untuk mengetahui
peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan dan
mengatasi peluang dan tantangan yang ada. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi.
Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan adalah Warga Pangandaran memiliki percaya
diri cukup tinggi, karena merasa menjadi lumbung pendapatan. Selain itu, nama daerah ini sudah dikenal
luas ke berbagai daerah. Pangandaran merasa telah banyak memberikan kontribusi ke Ciamis lewat
pendapatan wisata, pajak hotel, restoran dan lainnya. Tetapi, imbal balik yang diterima Pangandaran dinilai
kecil. Keinginan memisahkan diri dari kabupaten induk, muncul, karena adanya kekecewaan dalam
penanganan pembangunan di Pangandaran. Infrastruktur yang banyak terbengkalai, serta jarak antara
daerah ini ke pusat ibukota kabupaten terlalu jauh, yaitu lebih dari 100 km dan pada tanggal 17 Juli 2007,
dibentuk sekaligus ditetapkan Presidium Pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan dan berkat perjuangan
mereka keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran
di Provinsi Jawa Barat; Daerah Otonomi Baru Pangandaran mempunyai nilai yang sangat strategis dalam
strategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah; serta Dengan terbentuknya Daerah
Otonomi Baru Pangandaran maka diharapkan Pangandaran dapat menjadi kota wisata mandiri dengan
maksimal dapat mem'branding'kan namanya di dunia pariwisata.


Full Text:

PDF

References


Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi, 2003.

Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi

Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi

Daerah. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama

Handayaningrat, Soewarno, 1996. Pengantar Studi Ilmu

Administrasi dan Manajemen. Jakarta: PT. Gunung

Agung

Kartasasmita, Ginanjar, 1997. Administrasi

Pembangunan Perkembangan Pemikiran dalam

Praktiknya di Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka

LP3ES

Koncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi & Pembangunan

Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi &

Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga

Manulang M, 1992. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta:

Ghalia Indonesia

Michael, Todaro, 1977. Pembangunan Ekonomi Di Dunia

Ketiga. Jakarta: Erlangga

Moleong, Lexy, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nazir, Muhammad, 1988. Metode Penelitian. Jakarta:

PT. Gunung Agung

Ratnawati, Tri, 2009. Pemekaran Daerah : Politik Lokal &

Beberapa Issu Terseleksi. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar

Rangkuti, Freddy, 2006. Analisis SWOT Teknik

Membahas Kasus Terkini. Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama

Rewansyah, Asmawi, 2010. Reformasi Birokrasi Dalam

Good Governance. Jakarta: CV. Yusaintanas Prima

Safi'i, HM , 2009. Manajemen Pembangunan Daerah :

Teori dan Aplikasi. Malang : Penerbit Averroes

Press

Siagian, P. Sondang, 1997. Filsafat Administrasi. Jakarta:

PT. Toko Gunung Agung

Sugandha, Dann., 1991. Administrasi, Strategi, Taktik

dan Teknik Penciptaan Efesiensi. Jakarta:

Intermedia

Sugiyono, 2000. Metode Penelitian Administrasi.

Bandung : Alfabeta

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Perencanaaan

Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung

Dokumen lainnya :

Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Tentang

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.21 Tahun 2012, Tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di

Provinsi Jawa Barat

PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara

P e m b e n t u k a n , P e n g h a p u s a n , d a n

Penggabungan Daerah.

http://www.mypangandaran.com/wisata/detail/5

/pantai-pangandaran.html, di unduh pada

tanggal 17 April pukul 09.30 WIB

Kabupaten Ciamis dalam Angka 2012 : Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Ciamis, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Bahan laporan DOB Kabupate Pangandaran Pokja II

Bidang Administrasi Umum

Bahan laporan DOB Kabupaten Pangandaran Pokja III

Bidang Pendapatan




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v10i2.158

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)